Diduga Kinerja Buruk, Oknum Kades Sidokepung Sidoarjo Dihantam Rakyat Sendiri
 |
| Diduga Kinerja Buruk, Oknum Kades Sidokepung Sidoarjo Dihantam Rakyat Sendiri |
SIDOARJO ||WARTAPERS.COM - Oknum Kepala Desa (Kades) Sidokepung Kecamatan Buduran, Kabuapten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timu (Jatim) disoal oleh warganya sendiri.
Pertanyaan yang dibarengi protes warga kepada Oknum Kades itu, dipicu oleh permasalahan program PTSL. Akibatnya, warga setempat justru menilai buruk kinerja Oknum Kades berinisial ES dan Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.
Bahkan, warga setempat juga membeberkan terkait Oknum Kades yang sering melaporkan warganya sendiri ke pihak Aparat.
Menjambret Hingga Korban Tewas, Pelaku yang Beraksi di Ratusan Tempat Sudah Debekuk Aparat
Salah seorang warga setempat dengan sapaan akrab Bung Tomo, membeberkan kinjera buruk Oknum Kades Sidokepung Kecamatan Buduran, Kabuapten Sidoarjo. Yakni, dia bersama warga lainnya menganggap bahwa kinerja Oknum Kades dan pelayanan Pemdesnya buruk. Bahkan dalam pelayanan Pemdes ini cendrung seperti sinetron.
“Dia itu mendramatisir saja, seperti main sinetron. Sebaliknya, warga disini justru menertawakan pemberitaan itu karena selama ia jadi Kades, pelayanan Pemdes Sidokepung memang sangat buruk,” ujar warga RW 05 Desa Sidokepung, Sutomo yang ditemui Selasa, (30/05/2023).
Tidak hanya, itu, Bung Tomo ini juga membeberkan, terkait kualitas layanan PTSL dari desanya itu jauh dari standar, jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya.
"Di Desa Entalsewu juga ada program PTSL tahun lalu, namun syaratnya sangat mudah dan tidak seribet seperti Desa Sidokepung ini. Apalagi ada dugaan pengarahan pengurusan jual beli ke notaris, jelas ini sudah menyimpang dari aturan," tudingnya.
Umpatan serupa juga disampaikan warga lainnya , yakni Supa'at, dia yang saat itu ikut datang ke balai desa, tepatnya di malam.
Diduga Jual Pupuk Palsu, Dua Tersangka Dibekuk APH Setempat
Kejadian itu bermula saat ia bersama beberapa warga lainnya, secara sengaja datang ke balai desa untuk menanyakan progres PTSL di desanya malam itu. Hal ini mereka dilakukan, karena telah beredar kabar program pemerintah pusat tersebut diberhentikan kembali.
"Kami hanya butuh informasi yang jelas, baik dari panitia maupun kepala desa. Namun faktanya, keduanya saling lempar. Sehingga warga saat itu marah dan mengembok pintu balai desa sampai ada jawaban yang jelas. Bukan sesuai harapan, kenyataan justru berbeda dengan harapan. Yakni, hingga larut malam menjelang pagihari, mereka tidak memberikan jawaban, hingga akhirnya polisi menjemput kepala desa," katanya.
Akibatnya warga Sidokepung juga mulai antipati dengan Kades yang mencalonkan diri sebagai caleg dari salah satu partai ini. Karena menurutnya, setiap ada permasalahan yang terjadi di desa, ES selalu membuat laporan ke kepolisian, tanpa berusaha melakukan pendekatan ke warganya.
"Contohnya permasalahan di dusun Mlaten kemarin, RT-nya dilaporkan ke polisi. Beberapa waktu lalu kejadian selisih faham warga dengan perangkatnya, Pak Zainul dan Mariono juga dilaporkan ke polisi. Yang terbaru kejadian Selasa malam itu juga dilaporkan. Ini kepala desa model apa, masa mau memenjarakan warganya sendiri? Kok tega ya," tanyanya geram.
Supa'at juga membantah tudingan Es yang menyebut dirinya bukan pemohon PTSL. Dia juga membantah terkait, berkas-berkas pengajuan yang dituduh tidak lengkap lantaran ada konflik internal keluarganya.
"Itu fitnah, semua keluarga saya sudah bertanda tangan. Namun karena kuotanya dinyatakan habis, saya tidak bisa mendaftar," jelasnya.
Terkait itu, tokoh masyarakat (Tomas) Sidokepung yang juga mantan ketua BPD, Arintonoa, mengaku prihatin atas kejadian akhir-akhir ini. Iapun meminta pada semua warga dan juga Kades agar saling menahan diri.
Lantaran Dilecehkan, IWO Situbondo Ancam Somasi Oknum Pengelola Beach Forest
"Apapun persoalannya pasti ada solusi, mari kita duduk bersama. Apalagi kemarin saya dengar Pak Wabup juga sudah turun langsung untuk membantu menyelesaikan permasalahan PTSL ini. Jadi jangan lagi ada keributan," pintanya.
Pria yang juga tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, juga meminta kepada panitia dan kepala desa, agar terbuka dan transparan dalam menjalankan program pemerintah pusat ini.
"Kades juga harus sadar bahwa dirinya itu dibayar oleh rakyat untuk melayani. Rakyat itu tuannya. Berikanlah mereka informasi yang masif dan terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Apalagi saya dengar, dirinya mau mencalonkan diri sebagai caleg, ya semestinya kan harus cari simpati," pungkasnya.
(Red)
