Sampang, || wartapers.com - Puluhan masyarakat bersama Madura Development Watch (MDW) geruduk kantor Dinas Sosial, Senin, 8 Mei 2023. Jam 08.30 WIB sampai selesai.
Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut transparansi terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sampai saat ini dinilai tidak ada kejelasan, sehingga membuat mafia bansos berkeliaran.
Buradi, Sekretaris MDW menyampaikan, banyak pertanyaan yang timbul terkait data penerima PKH dan BPNT yang selalu berubah tanpa ada kepastian.
Makanya kami meminta transparansi data penerima dua program ini by name by adress. Karena dari dulu kami sudah berama-sama dengan pihak terkait mengecek jumlah penerima program ini. Tapi sampai sekarang tidak ada keterbukaan.
Ia meminta, pihak pihak terkait, baik dinsos, tim koordinasi (tikor) maupun Pendamping sama-sama turun ke bawah untuk mengecek kebenaran verval data di bawah.
Ya gak tau sih! Jika mereka hanya santai di kantor saja. Dan yang perlu saya tegaskan lagi kepada pihak terkait untuk mengerjakan tugasnya secara bijaksana dan profesional. Imbuhnya.
Menurutnya, selama kami melakukan investigasi kelapangan dan membantu masyarakat sampai saat ini masih ada ketidak jelasan, bahkan kami menduga ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh pihak dinsos dan BRI Cabang Sampang Madura.
Olehnya karenanya, kami meminta dengan hormat kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan hal tersebut. Pungkasnya.
Sementara, Dewi warga Kecamatan Kedungdung salah satu KPM PKH yang ikut menggeruduk Dinsos Sampang mengatakan, syukur Alhamdulillah ada MDW Sampang yang rela mendampingi dan membantu kami untuk menyampaikan aspirasi kami, namun kami kecewa terhadap pelayanan Dinsos Sampang. Kami di suruh ke atas kebawah bahkan kami rela duduk di lantai tanpa alas apapun.
Kami bersama KPM yang lain datang ke Dinsos Sampang ini murni dari kami pribadi tanpa ada perintah dari siapapun, guna meminta kebijaksanaan Dinsos Sampang. Imbuhnya.
Selain itu, kami ingin menanyakan Carut-marutnya Bansos di Kabupaten Sampang ini, dan kebijaksanaan Dinsos, pendamping PKH dan lembaga Penyalur baik Bank BRI dan PT Pos Indonesia.
Kami hanya di beri buku tabungan dan kartu ATM saja, setelah itu tidak ada kejelasan atau arahan dari pihak terkait. Ujarnya.
Namun, pas kami memberanikan diri untuk kroscek sendiri, ternyata ada transaksi melalui ATM kami. Ini anih, padahal kami tidak pernah melakukan transaksi.
Perlu bapak ketahui, kata Dewi, praktek di lapangan. Kartu ATM itu di kendalikan oleh oknum baru ketika ada pencairan kami di beri tau .
Oleh karena itu kami memohon dengan hormat kepada bapak Presiden RI dan Ibu Risma selaku Mentri Sosial untuk menindak tegas mafia bansos di kabupaten Sampang dan kami berharap kedatangan ibu ke Sampang Madura untuk menyelesaikan Carut-marutnya Bansos ini. Pungkasnya.
Terpisah, Kadinsos Sampang, Moh Fadeli, saat di konfirmasi melalui WhatsApp pribadinya tidak merespon, padahal wa aktif dan sudah centang 2 yang menandakan sudah di baca.
Tim
