Kolaka||wrtapers.com- Ketua Majelis Kerajaan Mekongga bersama rombongan mendatangi kantor DPRD kabupaten kolaka guna mempertanyakan surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang tiba tiba di batalkan atau di tunda sepihak dan tanpa alasan yang jelas.senin tgl 4 maret 2024.
Djurmin B, selaku juru bicara atau kordinator lapangan ( korlap ) majelis kerajaan mekongga menyatakan kaget menerima surat dari DPRD kolaka yang menunda Rapat Dengar Rapat (RDP) yang seharusnya RDP itu di laksanakan hari ini senin tgl 4 maret 2024.
Yang mana RDP itu membahas tentang tanah ulayat atau tanah adat yang di kuasai oleh perusahaan PT. IPIP yang ada di tanah kolaka.
" saya kaget dan semua pengurus majelis heran kenapa tiba tiba ada surat penundaan tanpa ada alasan yang jelas dan di dalam surat cuma penundaan tidak menjelaskan kapan lagi jadwal RDP akan dilaksanakan,maka dari itu kami sepakat mendatangi kantor DPR kolaka guna mempertanyakan hal tersebut" imbuhnya.
Hal senada juga di sampaikan anggota yang lain Sahrul Torada bahwa hal ini harus kita kawal sampai tuntas kita sebagai Majelis Kerajaan Mekongga harus bersatu demi kepentingan masyarakat luas bukan kepentingan pribadi.,"ungkapnya.
" saya mempertanyakan kebijakan anggota DPRD kolaka mereka berpihak sama siapa apakah perusahaan atau masyarakat sehingga takut untuk RDP" tegasnya
Reporter: wartapers.com
Editor: redaksi
