Menjelang pemilu, masyarakat akan sering mendengar berbagai istilah di dunia politik, salah satunya adalah politik adu domba (Devide et Impera) atau sering disebut juga dengan politik pecah belah.
Lantas, apa sih politik adu domba itu? Lalu kapan politik adu domba muncul di Tanah Air? Simak pembahasannya secara lengkap dalam artikel ini.
Apa Itu Politik Adu Domba? Politik adu domba adalah gabungan strategi antara politik, militer, dan ekonomi yang tujuannya untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah berbagai kelompok besar. Saat kelompok besar terpecah menjadi beberapa kelompok kecil, hal ini lebih mudah untuk ditaklukan atau dikalahkan.
Mengutip buku Mamonisme karya Maman A. Majid Binfas, secara prinsip praktik adu domba adalah memecah belah dengan saling membenturkan (mengadu domba) kelompok besar yang dianggap punya pengaruh dan kekuatan besar. Dalam konteks lain, politik adu domba juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.
Di Indonesia, jejak politik adu domba sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Simak kisah awal mula politik adu domba muncul di Tanah Air di bawah ini.
Awal Mula Politik Adu Domba di Indonesia Politik adu domba ternyata sudah lama hadir di Indonesia sejak ratusan tahun lalu, tepatnya saat pasukan Belanda datang ke Tanah Air. Hal ini dilakukan oleh Belanda sebagai strategi untuk kepentingan politik, militer, dan ekonomi agar bisa mempertahankan kekuasaan dan pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia.
Dalam buku Devide Et Impera: Mengenal Taktik dan Strategi orang Belanda oleh Kemendikbud, politik adu domba diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Vereenigde Oost-indische Compagnie (VOC), yakni kongsi dagang terbesar asal Belanda di abad ke-17.
Tujuan utama VOC di Indonesia adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menaklukkan kerajaan di nusantara, menguasai jalur perdagangan, dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia.
Namun, VOC harus meruntuhkan berbagai kerajaan nusantara yang ada di Tanah Air terlebih dahulu. Karena tak cukup dengan berperang saja, akhirnya VOC menerapkan strategi politik adu domba.
Pihak VOC melakukan pendekatan dengan cara make friends and create common enemy. Artinya, mereka berusaha berbaur dan akrab dengan masyarakat dari berbagai kerajaan di nusantara. Lalu, VOC juga menganggap kalau semua orang sama rata, jadi tidak ada yang membedakan antara satu sama lain.
Selain itu, VOC juga bermain di dua sisi (win-win solution). Dalam hal ini, pemerintah Belanda berpihak kepada dua kubu yang saling bertentangan, seolah mereka berada di posisi yang netral. Biasanya, cara ini dilakukan terhadap suatu entitas politik yang sedang mengalami konflik internal.
Walau VOC resmi dibubarkan pada tahun 1799, namun politik adu domba masih terus berlanjut di Tanah Air. Salah satu cara lainnya adalah dengan mengatur perang saudara, yakni menggunakan pribumi sebagai kekuatan militan untuk melawan bangsanya sendiri. Contohnya seperti Perang Padri, yakni perang antara kaum Padri dan kaum Adat pada tahun 1803-1838.
Seiring berjalannya waktu, politik adu domba sudah tak lagi digunakan sejak lama oleh pemerintah Belanda. Kini, negara tersebut sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
Sayangnya, politik adu domba masih kerap ditemukan di Indonesia, terlebih saat menjelang tahun politik. Padahal, seharusnya seluruh elemen partai saling bekerjasama, memperkuat, dan melengkapi satu sama lain, demi kemajuan bangsa Indonesia.
Unsur Praktik Politik Adu Domba Menurut Irwan Prayitno yang dikutip dari buku Mamonisme, ada sejumlah unsur-unsur yang digunakan dalam praktik politik adu domba, yakni sebagai berikut:
Menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah terbentuknya sebuah aliansi yang memiliki kekuatan besar dan berpengaruh di lingkungan.
Memunculkan banyak tokoh baru yang saling bersaing dan melemahkan satu sama lain.
Mendorong ketidakpercayaan sesama masyarakat agar memunculkan permusuhan di kalangan warga. Mendorong konsumerisme yang pada akhirnya memicu timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam suatu negara.
Pada intinya, tujuan dari politik adu domba adalah agar kekuatan dalam suatu kelompok bisa terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang kurang berdaya. Dengan begitu, kelompok kecil tersebut akan lebih mudah untuk dilumpuhkan dan dikuasai.
Nah, itu dia penjelasan mengenai politik adu domba beserta pengertian, asal usul munculnya di Indonesia, serta unsur-unsur praktiknya. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan detikers!
Simak juga 'Adu Kuat Anies, Ganjar, Prabowo. Di Mana Jokowi?':
(Penulis: MK)
Editor: redaksi
