Bangkalan ,||wartapers.com - Peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal di Pulau Garam khususnya di Kabupaten Bangkalan perlu disikapi secara serius.
Berkali-kali pengiriman rokok ilegal ke luar pulau Madura berhasil digagalkan. Sedangkan pintu keluar pulau garam adalah Bangkalan, baik melalui jalur darat yaitu Jembatan Suramadu dan jalur laut adalah pelabuhan Kamal.
Terbaru, tim Anggota TNI Angkatan Laut (TNI-AL) Batu Poron, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, berhasil menggagalkan pengiriman rokok ilegal keluar kota yang sudah dikemas dalam paket.
Pengiriman tersebut diperkirakan bernilai hampir satu miliar rupiah. Kejadian ini berlangsung pada Jumat sekitar pukul 02.00 dini hari (17/1) di akses Suramadu, Bangkalan.
Pengiriman puluhan ribu batang rokok ilegal yang diduga berasal dari Pamekasan, Madura, tersebut digagalkan oleh personel Lanal Batu Poron di pintu masuk Jembatan Suramadu, tepatnya di wilayah Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.
TNI AL melakukan razia rokok ilegal ini setelah berkoordinasi dengan Kantor Bea Cukai Madura, yang memang meminta bantuan kepada pihak TNI Angkatan Laut setempat.
Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Batu Poron, Letkol Laut (P) Dr. Moch. Anton Maulana, mengatakan bahwa rokok-rokok tanpa cukai yang merugikan negara ini disamarkan dalam kemasan kardus, seolah-olah paket kiriman ekspedisi biasa untuk mengelabuhi petugas.
“Ini merupakan modus untuk mengelabuhi petugas. Bahkan, kemasan kardus-kardus tersebut ada yang ditutupi dengan petai dan durian, untuk lebih menyamarkan kardus-kardus berisi rokok ilegal ini. Bahkan ada yang lebih parah, sudah berbentuk paket dengan label ekspedisi pengiriman lakban, padahal di dalamnya berisi puluhan paket rokok,” terangnya.
Setidaknya terdapat 318 kemasan kardus yang berhasil diamankan, beserta tiga kendaraan roda empat, yakni mobil pikap, mobil MPV, dan satu truk kontainer.
Press Release Penangkapan Rokok Ilegal di Bangkalan
Sementara itu, dimintai pendapat pada Ketua Umum Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Kabupaten Bangkalan Abdurahman Tohir memberikan apresiasi kepada TNI-AL Batu Poron Bangkalan, Madura.
“Kami apresiasi bea cukai dan TNI-AL Batuporon dan seluruh jajarannya yang senantiasa bersemangat melaksanakan patroli dan menggagalkan pengiriman puluhan ribu batang rokok ilegal di akses Suramadu. Sinergi yang telah terjalin dengan bea cukai dan APH seharusnya lebih ditingkatkan dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal karena Bangkalan adalah pintu keluar dari Madura yang terkenal dengan produksi rokok ilegal,” papar Rahman, sapaan Abdurahman Tohir. Senin (20/1/2025).
Rahman menghimbau, agar aparat penegak hukum (APH) selalu melakukan pemantauan secara dini, preventif dan menindak tegas siapapun yang melintas di Bangkalan untuk mengirim rokok ilegal.
“Ke depan PAKIS akan melakukan audensi untuk meninjau aktor rokok ilegal itu. Karena Bangkalan adalah pintu keluar beredarnya rokok ilegal ke seluruh Indonesia. Ini harus segera di atensi. Karena rokok ilegal ini lebih berhubungan dengan pengawasan dan penegakan hukum. Artinya, bukan disebabkan oleh produsen. Yang terpenting pengetatan aturan dan tindakan tegas dari APH,” tutur Rahman.
Kata Rahman, kerja sama dengan sejumlah pihak, khususnya aparat hukum, sangat diperlukan agar rokok ilegal bisa dicegah. Aturan pengendalian rokok ilegal juga harus diperkuat dengan memastikan adanya tindakan tegas bagi pelanggar.
“Diakui atau tidak rokok tanpa cukai yang dijual murah banyak peminatnya. Secara pendapatan negara berkurang. Karena itu perlu operasi secara masif baik di pabriknya maupun penjualannya. Bagaimanapun tanpa pelabelan dalam hal ini cukai, barang tersebut oleh negara disebut ilegal,” ucap dia.
Rahman pun mengakui masyarakat memang diuntungkan dengan rokok tanpa cukai. Namun dari sisi pendapatan negara dari penjualan barang ilegal itulah yang merugikan negara karena salah satu pemasukan anggaran untuk negara adalah pajak/cukai sendiri.
“Kedepannya untuk bisa meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai, memang membutuhkan beberapa personil yang lebih dan anggaran yang cukup karena selama ini memang kekurangan personil dan anggaran menjadi kendala dalam lapangan, maka dari itu kami berkoordinasi dengan pemerintah dan APH untuk memaksimalkan operasional juga harus di imbangi dengan sdm serta anggaran yang memadai,” tutup Rahman.
Pewarta :MK
Editor: redaksi
.jpg)
