Lembata || wartapers.com - Anggota DPRD Lembata dari Partai Amanat Nasional (PAN), Gaspar Sio Apelaby, menyampaikan keprihatinannya terhadap bencana longsor yang melanda Daerah Aliran Sungai (DAS) Waikomo akibat curah hujan tinggi yang terjadi pada awal Januari 2025. Longsor ini tidak hanya merusak badan jalan penghubung Pasar Pada dan Terminal Barat Kota Lewoleba, tetapi juga mengancam lahan pertanian warga di sekitar DAS.
Menurut Gaspar, penanganan longsor ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup seluruh wilayah DAS Waikomo, dari hulu hingga hilir. "Kita harus melihat kondisi dari hulu hingga hilir secara menyeluruh agar solusi yang diambil tidak setengah-setengah. Jika hanya fokus di satu titik, masalah serupa bisa terjadi lagi di tempat lain," ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Lembata, Sabtu (11/1/2025).
Gaspar mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lembata yang sudah meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. “Langkah ini menunjukkan kesigapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Tapi, ini tidak cukup jika tidak didukung kolaborasi dengan dinas-dinas lain seperti Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup,” kata Gaspar, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lembata.
Dalam upaya penanganan longsor, Gaspar menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar DAS Waikomo. Ia mengingatkan agar setiap langkah normalisasi sungai yang direncanakan tidak hanya mengutamakan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan hak-hak warga yang tinggal di sekitar DAS. "Jangan sampai penanganan ini justru menambah beban masyarakat atau merusak lingkungan," tegasnya.
Gaspar juga menyampaikan keprihatinannya atas ancaman longsor yang menggerus sawah-sawah warga. Sawah bagi masyarakat setempat adalah sumber penghidupan utama, dan ketahanan pangan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. “Ketahanan pangan adalah prioritas nasional, maka menyelamatkan lahan pertanian warga, terutama sawah, adalah kewajiban,” kata Gaspar dengan tegas.
Menurut Gaspar, untuk melindungi sektor pertanian, pemerintah harus bertindak cepat. Ia mengingatkan pentingnya intervensi yang tepat agar lahan pertanian yang terdampak longsor segera dipulihkan. "Musim hujan seperti ini membutuhkan kewaspadaan tinggi. Peralatan harus selalu dalam kondisi siap, dan personel harus siaga di lapangan,” ujarnya, menambahkan bahwa langkah mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan sistematis.
Gaspar juga menyoroti pentingnya memberikan dukungan kepada para petani yang terdampak. "Petani perlu mendapatkan perlindungan dan dukungan agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian. Pemerintah harus memastikan petani tetap bisa bekerja di lahan mereka tanpa rasa khawatir," tambahnya. Gaspar berpendapat bahwa keberlanjutan sektor pertanian harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah penanggulangan bencana.
Sebagai Ketua Bapemperda, Gaspar memastikan bahwa DPRD Lembata akan mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam menghadapi bencana ini. "Kami akan mendukung langkah-langkah strategis, termasuk mempercepat pengesahan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan bencana ini," ungkap Gaspar.
Sementara itu, Gaspar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menangani masalah bencana ini dengan lebih efektif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat sangat diperlukan agar solusi yang diambil tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga mengurangi potensi bencana serupa di masa depan.
“Penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, termasuk di sekitar DAS Waikomo. Kita harus menjaga agar ekosistem tetap terjaga, karena itu akan berkontribusi pada penurunan risiko bencana di masa depan,” imbuhnya.
Gaspar juga berharap agar upaya normalisasi sungai dan pengelolaan DAS dapat melibatkan warga sekitar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, sehingga hak-hak mereka tetap dihormati. “Jika masyarakat dilibatkan, maka mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan sekitar,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Gaspar juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada di Lembata. Ia berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur yang tahan bencana harus menjadi prioritas, terutama di wilayah rawan longsor seperti DAS Waikomo.
Di akhir wawancara, Gaspar kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya penanganan bencana melalui kebijakan yang tepat. "DPRD akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa segala kebijakan dan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan bencana ini dapat segera disetujui dan dilaksanakan," tutupnya.
Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan tepat sasaran, diharapkan bencana longsor di DAS Waikomo dapat segera ditangani dengan baik, serta sektor pertanian dan kehidupan warga tetap terjaga.
Pewarta: sabatani
Editor: redaksi