Notification

×

Iklan

Iklan

Bank NTT dan 103 Lembaga Keuangan Teken PKS Pengelolaan Kas Negara

Senin, 03 Februari 2025 | Februari 03, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-02-04T04:04:47Z

 



Jakarta, ||wartapers.com – Bank NTT bersama 103 lembaga keuangan lainnya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Kas Negara dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Acara yang berlangsung di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.


Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perbankan dalam mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “APBN kita tahun 2025 sebesar Rp3.600 triliun, sepertiga dari itu ditransfer ke daerah. Dana ini harus dikelola dengan baik melalui kerja sama antara pemerintah dan perbankan agar bisa digunakan secara efektif,” ujar Astera.


Penandatanganan PKS ini melibatkan 93 bank umum, termasuk 23 Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta 11 Lembaga Keuangan Nonbank, seperti PT Pos Indonesia. Dalam prosesi tersebut, 10 perwakilan dari perbankan dan lembaga keuangan terlibat secara simbolis, termasuk Yohanis Landu Praing, Plt. Direktur Utama Bank NTT, yang mewakili perbankan di wilayah Indonesia Timur.


Direktur Pengelolaan Kas Negara, Muhdi, menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk menyederhanakan berbagai perjanjian yang telah ada sebelumnya. “Dengan begitu banyaknya kerja sama yang dilakukan, perlu ada simplifikasi dan harmonisasi agar pengelolaan kas negara lebih efektif,” katanya.


DJPb bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan dalam berbagai aspek pengelolaan APBN, termasuk penyaluran dana melalui Bank Operasional serta penatausahaan setoran penerimaan negara melalui Bank Persepsi (collecting agent). Kerja sama ini juga mencakup sistem informasi dan teknologi yang mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.


Salah satu fokus utama dalam PKS ini adalah penguatan sistem keuangan berbasis digital. Muhdi menekankan bahwa digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan mempercepat proses transaksi keuangan negara.


“Dengan sistem berbasis digital, kita bisa memastikan bahwa dana APBN maupun pendapatan negara dapat dikelola dengan lebih efisien dan akuntabel,” ujarnya.


Bank NTT, sebagai salah satu bank daerah yang berpartisipasi, juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung digitalisasi layanan keuangan di daerah. Yohanis Landu Praing menegaskan bahwa Bank NTT telah mengembangkan berbagai inovasi digital guna mempermudah transaksi masyarakat dan mendukung program pemerintah.


“Kami ingin menjadi bank daerah yang bukan hanya menjalankan fungsi perbankan biasa, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang lebih maju,” katanya.


Selain digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian utama dalam kerja sama ini. Pemerintah berencana untuk terus memberikan pelatihan kepada pegawai di lingkungan perbankan dan lembaga keuangan agar mereka lebih siap menghadapi tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks.


“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan sangat penting untuk mewujudkan hal itu,” ujar Astera Primanto Bhakti.


Sebagai simbolisasi penutupan acara, dilakukan sesi foto bersama antara para pejabat Kementerian Keuangan dan perwakilan lembaga keuangan yang hadir. Selain itu, penghargaan diberikan kepada beberapa bank dan lembaga yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam mendukung pengelolaan kas negara.


Dengan adanya PKS ini, pemerintah berharap tata kelola keuangan negara semakin kuat dan mampu mendukung pelaksanaan APBN secara lebih efektif. Bank NTT dan BPD lainnya diharapkan terus berperan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan desentralisasi fiskal serta memperkuat layanan keuangan hingga ke pelosok daerah.


Acara ini menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan kas negara dan menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sistem keuangan yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing tinggi.



Pewarta: sabatani

Editor: redaksi 

×
Berita Terbaru Update