Lembata, wartapers.com – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi III DPRD NTT ke Lembata pada Selasa (25/2/2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD NTT, Yohanes De Rosari dari Fraksi Partai Golkar, dan anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan, Viktor Mado Watun. Pertemuan berlangsung dalam suasana komunikatif dan persuasif serta melibatkan berbagai pihak terkait. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Tata Usaha (KTU) Barto Koban, Kepala Seksi Penetapan Mahyudin Rais, serta Kepala Seksi Verifikasi Ina Pantaleon. Diskusi ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan strategi peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Dalam pertemuan tersebut, Yohanes De Rosari menyoroti pentingnya optimalisasi layanan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ia menilai bahwa capaian PAD yang diraih patut diapresiasi, tetapi tetap perlu terus ditingkatkan melalui inovasi layanan.
“Kami melihat ada progres positif dalam capaian PAD di Lembata. Namun, tantangan ke depan tentu tidak mudah. Diperlukan strategi yang lebih inovatif agar pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bisa terus meningkat,” ujar Yohanes.
Berdasarkan data UPTD Pendapatan Daerah Lembata, realisasi PAD tahun 2024 mencapai Rp7.959.490.200 dari target sebesar Rp8.771.994.760. Sementara itu, target PAD tahun 2025 meningkat signifikan menjadi Rp14.559.571.919. Sumber utama pendapatan berasal dari pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan pajak air permukaan.
Senada dengan itu, Viktor Mado Watun menegaskan bahwa DPRD NTT mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan demi meningkatkan penerimaan daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting agar target PAD dapat tercapai secara optimal.
> “Kami di DPRD NTT akan terus mendorong langkah-langkah inovatif, termasuk memfasilitasi regulasi yang mendukung kelancaran pelayanan,” kata Viktor.
Sementara itu, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Lembata, Oscar Ola Samun, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas sosialisasi hingga ke desa-desa serta memanfaatkan layanan digital guna mempermudah pembayaran pajak.
“Kami terus berbenah dengan memperkuat sosialisasi dan inovasi layanan berbasis digital. Harapannya, masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas berbagai kendala yang masih dihadapi dalam optimalisasi penerimaan pajak, seperti tingkat kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan serta perlunya insentif bagi masyarakat yang taat membayar pajak tepat waktu.
DPRD NTT menampung berbagai masukan yang disampaikan untuk ditindaklanjuti di tingkat provinsi. Mereka berharap ada solusi konkret yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah.
Selain itu, DPRD NTT juga menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, untuk memastikan regulasi pajak kendaraan dapat ditegakkan secara optimal.
Pewarta: Sabatani
Editor: redaksi
