Lembata, wartapers.com – Akhir-akhir ini, pemangkasan anggaran menjadi topik yang ramai diperbincangkan di berbagai lini masa. Wacana ini memicu beragam respons, terutama dari kalangan legislatif yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan.
"Efisiensi harus dilakukan, tetapi tidak boleh mengganggu kinerja kami," tegas Wakil Ketua DPRD Lembata, Langobelen Gewura Fransiskus, dalam wawancara yang dilakukan hari ini, Kamis (27/02/35). Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemangkasan anggaran harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Menurut Gewura, setiap anggota DPRD memiliki hak untuk menyampaikan pendapat terkait anggaran. "Namun, sebagai lembaga, kita perlu membahasnya terlebih dahulu dalam rapat konsultasi antara pimpinan dan anggota. Kasubag keuangan akan memaparkan skema pemangkasan anggaran secara rinci," ujarnya.
Salah satu pos anggaran yang menjadi sorotan adalah biaya makan dan minum. Gewura membedakan antara pengeluaran di kantor dan saat reses. "Pengeluaran makan dan minum di kantor mungkin bisa dipangkas," katanya. "Namun, untuk kegiatan di masyarakat, pemangkasan harus lebih rasional dan mempertimbangkan kebutuhan."
Selain itu, ia menyoroti anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bertujuan meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam menghasilkan produk hukum daerah. "Bimtek sangat penting dan tidak perlu dipangkas," jelasnya. "Kegiatan ini krusial untuk meningkatkan kualitas kinerja kami."
Gewura juga menyinggung beberapa pos anggaran lain yang berpotensi untuk diefisiensikan, seperti pakaian seragam DPRD, biaya pemeriksaan kesehatan, dan biaya rapat konsultasi. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir harus melalui diskusi terbuka agar semua anggota DPRD memiliki pemahaman yang sama.
“Keputusan pemangkasan anggaran tidak boleh didasarkan pada keinginan perorangan,” tandasnya. “Anggaran DPRD diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kita harus mengikuti aturan tersebut.”
Ia menekankan pentingnya pendekatan normatif, rasional, dan proporsional dalam setiap kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keputusan yang diambil harus matang dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Gewura menggarisbawahi soal transparansi dan keterbukaan sebagai kunci utama dalam proses pemangkasan anggaran ini. Ia berharap semua anggota DPRD dilibatkan dan diberikan pemahaman yang jelas mengenai skema pemangkasan yang diterapkan.
Dengan kebijakan yang tepat, pemangkasan anggaran di DPRD Lembata diharapkan dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat. Efisiensi yang diterapkan harus terukur dan terarah.
Gewura menambahkan bahwa proses ini juga menjadi kesempatan bagi DPRD Lembata untuk menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Dengan adanya pembahasan yang komprehensif dan terbuka, pemangkasan anggaran di DPRD Lembata diharapkan dapat menghasilkan efisiensi optimal tanpa menghambat pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Pewarta: Sabatani
Editor: redaksi
