Luwu timur, wartapers.com - Sebagai tindak lanjut aksi demonstrasi dari masyarakat anggota DPRD Luwu timur dari komisi lll berkunjung ke kementrian lingkungan hidup dan kehutanan di gedung KLHK,pada Jumat 7 februari 2025.
RDP ini Masi dalam tahap tindak lanjut hasil kesepahaman antara DPRD Luwu timur dengan masyarakat petani lada dan perempuan Loeha raya usai melakukan demonstrasi di gedung DPRD Luwu timur,pertemuan yang juga di hadiri anggota DPRD dari komisi lll,ketua DPR,wakil ketua l,petani lada berjumlah 11 orang,turut hadir Kepala Desa Loeha, Ranteangin, Tokalimbo, Bantilan dan di hadiri Camat Towuti.
Ali Kamri Nawir salah satu toko masyarakat di Loeha raya dengan tegas menyatakan penolakan terhadap aktifitas PT.valle Indonesia di blok tanamalia,penolakan tersebut dengan alasan bahwa wilayah tersebut satu-satunya tempat hidup masyarakat Loeha raya.
"Kami hidup dan beranak cucu di tanamalia kami mampu makan bukan hasil dari pertambangan,melainkan dari hasil keringat kami dengan perkebunan lada di atas tanah kami sendiri"jelas Ali Kamri
Lanjutnya , kami juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan atensi agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kami tidak sesuai dengan fungsi mereka sebagai pelindung masyarakat "tutup ali.
Ketua komisi lll DPRD dari partai PAN,Moh Rivaldi mengatakan bahwa sebagian besar IPPKH yang di tetapkan kementrian kehutanan di Luwu timur itu berpotensi bermasalah pada wilayah sosialnya.
"Ini mungkin permasalahan pertama dan mungkin ke depannya akan sering ke sini dengan persoalan-persoalan seperti ini,tentu kita tidak ingin terjadi sekira kalau hari ini bilang siapa benar dan siapa salah,kami melakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di DPRD kabupaten untuk menampung aspirasi" ujar Rivaldi.
"Andai kata hari ini keputusan tanamalia ada di kabupaten maka kami pastikan hari ini kami cabut IPPKH PT.valle dengan pertimbangan ribuan masyarakat hidup dari tanamalia dengan bercocok tanam lada,hanya saja kami tidak punya wewenang ujuk-ujuk ini kami di anggap lakukan pembiaran" lanjut Rivaldi.
"Kenapa kami bawa masyarakat untuk dampingi kami agar supaya di sampaikan betul-betul aspirasi ini ke kementrian,ketika hari ini masyarakat di perhadap kan oleh regulasi seperti yang ibu sampaikan maka tidak ada lagi kebijakan yang berpihak ke masyarakat karena tidak adanya jalan untuk masyarakat untuk mengajukan penurunan status kawasan,selanjutnya kalau di tanya apa kerjanya DPRD in salah satui kerja nyata kami dari DPRD" tutup Rivaldi
Valle hari ini 99% kondisinya di sana secara legalitas mereka punya,tapi kalau hari ini masyarakat di minta legalitasnya maka di pastikan bahwa tergusur masyarakat,oleh karena itu kepada kementrian untuk segera tinjau kembali IPPKH itu dan melihat seperti apa kehidupan masyarakat Loeha raya.
Pewarta : sarfan
Editor: redaksi
