Lembata, wartapers.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Langobelen Gewura Fransiskus, meminta Bupati dan Wakil Bupati Lembata untuk segera menjalankan tugas dengan fokus pada kerja nyata dan tidak larut dalam euforia seremonial berlebihan. Menurutnya, masyarakat menantikan kebijakan yang cepat, tepat, dan memberikan hasil konkret bagi pembangunan daerah.
"Seratus hari pertama ini sangat krusial. Jangan habiskan waktu hanya untuk seremoni yang berlebihan. Rakyat menunggu gebrakan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan mereka," ujar Langobelen dalam wawancara pada Selasa (4/3/2025).
Salah satu hal yang menjadi perhatian utamanya adalah kebersihan Kota Lewoleba. Sebagai ibu kota Kabupaten Lembata, Lewoleba harus mencerminkan wajah daerah yang tertata dan nyaman. "Kebersihan ini bukan sekadar estetika, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat serta daya tarik bagi wisatawan dan investor," tegasnya.
Selain kebersihan, Langobelen juga menyoroti minimnya penerangan di Kota Lewoleba, yang hingga kini masih menjadi keluhan warga. Bahkan, pengamat politik Rocky Gerung pernah mengkritik kondisi ini, menyebut bahwa pemerintah Lembata tidak memperhatikan penerangan kota.
"Pemerintah harus segera menyikapi masalah ini. Jangan sampai komentar miring dari luar menjadi kenyataan yang dibiarkan berlarut-larut. Ini bukan soal estetika semata, tetapi juga menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat," ungkapnya.
Dalam seratus hari pertama, Langobelen juga meminta Pemkab Lembata untuk menuntaskan persoalan air bersih, terutama di Kota Lewoleba. Menurutnya, ketersediaan air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi. Selain itu, ia juga menyoroti proses penerimaan pegawai PDAM, yang diduga sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme (KKN).
"Soal rekrutmen pegawai PDAM ini harus transparan. Jangan ada praktik KKN yang hanya menguntungkan segelintir orang. Rakyat butuh pelayanan yang baik, bukan kepentingan segelintir pihak," tegas Langobelen.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti wacana mendatangkan investor sebagai strategi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, langkah ini harus dilakukan secara sistematis dan sesuai mekanisme yang berlaku, bukan sekadar janji politik belaka.
"Mendatangkan investor tidak bisa asal bicara. Semua ada proses dan prosedur yang harus diikuti. Jangan hanya sibuk berkoar-koar di media, tapi minim realisasi di lapangan," katanya.
Selain itu, Langobelen juga menyinggung pentingnya optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi lokal. Namun, sebelum mengambil kebijakan besar, pemerintah daerah harus memahami potensi dan tantangan yang ada agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik.
"Optimalisasi BUMDes bukan hal baru. Pelajari dulu kondisi di lapangan, jangan sampai program yang dicanangkan justru tidak sesuai dengan kapasitas desa," tambahnya.
Ia menekankan bahwa dalam mengembangkan ekonomi daerah, pemerintah perlu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, swasta, dan masyarakat, agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Saya sarankan kurangi banyak bicara soal program yang muluk-muluk. Lebih baik fokus bekerja dulu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jangan sampai besar pasak daripada tiang," pungkasnya.
Masyarakat Lembata kini menunggu gebrakan nyata dari pemimpin baru mereka. Apakah seratus hari pertama ini akan menjadi momentum perubahan atau justru terjebak dalam seremoni tanpa aksi nyata? Waktu yang akan membuktikan.
Pewarta: sabatani
Editor: redaksi
