Lembata, wartapers.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Langobelen Gewura Fransisiskus, menilai pernyataan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq soal efisiensi anggaran sebagai tantangan tersendiri perlu dikaji lebih dalam. Jika pemerintah tetap memprioritaskan sektor pertanian, nelayan, dan perikanan di tengah keterbatasan anggaran, maka harus ada strategi yang jelas untuk merealisasikannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Petrus saat konferensi pers di pelataran halaman depan Kantor Bupati Lembata, sesaat setelah syukuran pelantikan belum lama ini yang didampingi Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir, Sekda Lembata Paskalis Ola Tapo Bali, serta sejumlah kepala OPD.
“Bupati mengatakan efisiensi anggaran menjadi tantangan, tetapi tetap akan memprioritaskan pertanian, nelayan, dan perikanan. Pertanyaannya, bagaimana cara merealisasikan itu ketika anggaran tidak mencukupi? Strateginya harus jelas,” ujar Langobelen, Sabtu, (8/3).
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 pasti berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Pasalnya, anggaran dalam APBD 2024 tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional.
“Setiap program yang masuk dalam APBD sudah melalui kajian teknokratik dan politis. Kalau ada efisiensi, artinya ada pemangkasan yang berpotensi menghambat pelaksanaan program. Maka, harus ada langkah konkret untuk mengatasinya,” lanjutnya.
Langobelen menyatakan bahwa DPRD mendukung pemerintah dalam mengatasi tantangan ini, tetapi eksekutif harus memiliki inovasi dan kreativitas untuk menutup kekurangan anggaran. Jika tidak, program prioritas yang dicanangkan bisa gagal terealisasi.
“Pemerintah Lembata harus mengubah tantangan menjadi peluang demi kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada alasan bahwa pembangunan tidak bisa maksimal hanya karena keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti perlunya intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga komoditas utama masyarakat, seperti gabah dan jagung. Pemerintah harus memastikan harga gabah kering minimal Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram agar petani tetap sejahtera.
“Kalau perlu, cari pasar yang menawarkan harga lebih tinggi. Ini bisa menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam 100 hari kerja,” ujarnya.
Langobelen juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini, yang diproyeksikan sebesar Rp48 miliar lebih. Menurutnya, efisiensi anggaran pusat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah harus punya langkah konkret untuk menutup kekurangan pendapatan. Prinsipnya, hemat boleh, tapi harus ada usaha mencari pemasukan lebih besar,” pungkasnya.
Pewarta: sabatani
Editor: redaksi
