LEMBATA — wartapers.com - Niat mulia Wakil Ketua DPRD Lembata, Langobelen Gewura Fransiskus, menyerahkan tanah miliknya demi pembangunan fasilitas kesehatan di Desa Baolangu, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, NTT, hingga kini belum juga membuahkan hasil. Sayangnya, niat baik itu terlantar begitu saja. Buktinya. Tanah seluas 25 x 25 hektare yang dihibahkan sejak 2021 itu tak kunjung dimanfaatkan untuk membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) belum juga dibangun meskipun anggarannya sudah disahkan dalam APBD selama tiga tahun berturut-turut. Gewura pun mulai mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lembata. Jika pembangunan Pustu tidak sesuai niat awal, kembalikan tanah agar tidak menimbulkan konflik
"Saya serahkan tanah ini secara cuma-cuma, demi kepentingan masyarakat. Tapi sudah empat tahun, tidak ada satu batu pun yang diletakkan," ujar Gewura saat ditemui, Rabu (9/4). Ia menegaskan bahwa ukuran tanah yang ia hibahkan untuk pembangunan Pustu adalah 25 x 25 meter dari total lahan 1 hektare miliknya di Baolangu.
Desa Baolangu sendiri dihuni oleh lebih dari seribu jiwa. Menurut Gewura, pembangunan fasilitas kesehatan seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah, apalagi jika sudah ada yang menyediakan lahan tanpa meminta ganti rugi.
Tanah yang dihibahkan itu telah dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan, dan Gewura menyatakan telah menyerahkan dokumen tersebut kepada Pemda Lembata sejak tahun 2021. Namun hingga kini, proses pemecahan sertifikat yang menjadi syarat administrasi pembangunan belum juga dilakukan.
Alasan yang berulang-ulang disampaikan pemerintah adalah ketiadaan dana untuk mengurus pemecahan sertifikat. Hal itu membuat Gewura kecewa. Ia bahkan menawarkan diri untuk menanggung sendiri biaya pengurusan jika memang anggaran pemerintah belum tersedia.
“Kalau memang betul-betul tidak ada dana, saya sendiri yang akan urus. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Pemerintah bilang nanti saja, nanti saja. Saya mulai curiga, apakah memang tidak ada dana, atau ada niat yang tidak jujur di balik ini?” katanya.
Lebih lanjut, Gewura menuturkan bahwa dirinya belum lama ini bertemu langsung dengan Kepala Badan Pertanahan dan Perumahan Lembata, Simon Langoday. Lagi-lagi, jawaban yang diterima masih sama: tidak ada dana.
Karena tidak ada kejelasan, Gewura mulai khawatir terhadap nasib tanah dan dokumen penting yang telah ia serahkan. Ia bahkan meminta agar sertifikat tanah tersebut segera dikembalikan untuk menghindari kehilangan atau penyalahgunaan.
“Kalau memang tidak bisa dibangun, kembalikan saja dokumen hibah itu. Jangan sampai tanah ini diklaim sepihak sebagai milik pemerintah, padahal tidak ada realisasi apapun,” tegasnya.
Gewura menyebut, ada indikasi pembohongan yang sudah berlangsung bertahun-tahun terhadap dirinya dan masyarakat Baolangu. Ia menuntut kejelasan: bangun Pustu sesuai niat awal, atau kembalikan tanah agar tidak menimbulkan konflik.
“Saya bukan mencari nama, saya hanya ingin masyarakat Baolangu mendapatkan hak mereka atas pelayanan kesehatan. Kalau niat baik begini saja tidak ditanggapi, saya harus bersuara,” pungkas Gewura dengan nada tegas.
Pewarta: sabatani
Editor: redaksi
